Laporan Glery Lazuardi-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi pasal c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), 1945 UUD 2015 Pasal 33 ayat (2) dan (3).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di situs web Mahkamah Konstitusi, permohonan uji materi tersebut saya terima, Rabu (15/7). Pemohon memberikan surat kuasa kepada pengacara Janses Sihaloho dari Sihaloho & Co.

Pemohon adalah Arie Gumilar, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Pertamina, dan Dicky Firmansyah, Presiden dan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Pertamina. -Janses Sihaloho mengumumkan bahwa kekuatan hukum pemohon adalah Pasal 77 c dan d UU BUMN, melarang privatisasi beberapa perusahaan umum (Persero) yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Perusahaan dan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan terkait dengan sumber daya alam. -Namun, istilah “Persero” dalam pasal ini hanya secara tegas melarang privatisasi perusahaan induk BUMN (Persero). Pada saat yang sama, banyak anak perusahaan BUMN yang hanya berbentuk perseroan terbatas umum, sehingga tidak tunduk pada Pasal 77 c dan d UU BUMN. Selama istilah “Persero” tidak menentukan Persero dan perusahaan yang dimiliki oleh Persero atau anak perusahaannya maka tahun 1945 akan menjadi patokan. Padahal, bidang usaha anak perusahaan tersebut sangat erat kaitannya dengan induk perusahaan yang melarang privatisasi.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk di bawah pengawasan konstitusi memiliki hak untuk menafsirkan ketentuan undang-undang agar sesuai dengan nilai konstitusi.