Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa “UU Komprehensif Job Creation Act” bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah.

Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang efisien dan teratur. yang paling sederhana. Selain itu juga memudahkan masyarakat dalam melakukan bisnis.

Lihat juga: Mengungkap bahwa inilah pelempar batu di atas gedung DPRD di Medan, yang tindakannya menolak menindak UU Cipta Kerja

ia mengatakan: “UU yang komprehensif itu bertujuan untuk memajukan dan memisahkan Indonesia dari Indonesia. Menjadi negara yang efisien, dengan regulasi yang sederhana, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berbisnis dengan mudah. ​​”Sri Mulyani (Sri Mulyani) dalam sambutannya pada opening ceremony Financial Professional Expo, Senin (12 Desember 2020). Mengatakan. Pemerintah memberikan berbagai insentif melalui penciptaan lapangan kerja untuk mendorong reformasi perpajakan. -Oleh karena itu diharapkan terjadi peningkatan produktivitas. Inovasi dan kreativitas bisa membebaskan Indonesia dari jeratan negara kelas menengah.

Dalam UU Penciptaan Lapangan Kerja, salah satu istilah insentif pajak dan insentif pajak dijelaskan. Pajak kemudahan administratif termasuk dalam Pasal 92 undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja.

“Menurut peraturan pemerintah pusat, usaha mikro dapat memperoleh manfaat dari penyederhanaan / penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka fasilitas pembiayaan pemerintah pusat. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”, dalam Pasal 92 (1) Menulis di paragraf.

Pada ayat (4), klausul tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pajak preferensi (PPh) diberikan khusus kepada pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Lihat juga: Ketua KSPI memastikan sumber informasi hukum Cipta Kerja Bukan Hoaks: Kami punya bukti

tapi, insentif PPh hanya akan diberikan kepada usaha mikro tertentu berdasarkan database tunggal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Pelaku usaha agar insentif yang diberikan benar-benar sesuai dengan tujuan.

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto juga sempat membeberkan alasan dibentuknya “UU Cipta Lapangan Kerja” untuk membebaskan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah. Joko Widodo (Joko Widodo) terpilih pada 20 Oktober 2019. Presiden terpilih 2019-2024 tersebut mengungkapkan pada pelantikan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah. Sidang Paripurna DPR RI, Senin (2020) 10 Mei).

Untuk mencapai ambisi tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di satu sisi, perlu adanya pengurangan regulasi negara untuk membuat lingkungan investasi negara menjadi menarik. — “Untuk itu, lahirnya” Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja “telah mengubah atau merevisi beberapa kendala yang bertujuan untuk menciptakan Lapangan Kerja,” kata Airlangga.

Artikel ini dimuat di Kompas.com dengan judul “Sri Mulyani Minta Undang-Undang Komprehensif untuk Bebaskan Indonesia dari Jebakan Berpenghasilan Menengah.